You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Musrenbang Tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu Bahas 10 Isu Strategis
....
photo Suparni - Beritajakarta.id

Musrenbang Kepulauan Seribu Usung 10 Usulan Strategis

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kepulauan Seribu, Senin (28/3), mengusung 10 isu strategis yang akan diteruskan ke tingkat provinsi nanti.

T otal ada 157 usulan masyarakat yang dibahas.

Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi mengungkapkan, 10 usulan strategis tersebut terdiri dari bidang Kesehatan, penyediaan dan pemenuhan air bersih, bidang Pendidikan soal ketersediaan sarana prasarana praktikum sekolah.

Kemudian, bidang pengolahan sampah pada bidang Lingkungan Hidup, penataan permukiman, pembangunan Infrastruktur, Perikanan dan Kelautan, bidang Pariwisata dan Kebudayaan, bidang Sumber Daya Ketenagakerjaan serta bidang Pemuda dan Olahraga.

Pemkab Kepulauan Seribu Gelar Pra Musrenbang

"Ini merupakan aspirasi masyarakat terkait program pembangunan sumber daya manusia serta pembangunan fisik di wilayah Kepulauan Seribu,"  tuturnya.

Diungkapkan Junaedi, dalam Musrenbang ini total ada 157 usulan masyarakat yang dibahas. Rinciannya, 132 usulan kegiatan diteruskan ke tingkat provinsi, 21 usulan kegiatan telah dianggarkan.

"Empat usulan ditolak karena terkendala status aset yang bukan menjadi kewenangan UKPD terkait," pungkas Junaedi.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1451 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1376 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1286 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1257 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1127 personFolmer